UniqMag
spece

Tegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2018, Bidang KPP DKP Jawa Timur Supervisi Reklamasi ke Bawean Gresik

berita terkini
Wisata Mombhul Desa Sidogedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik
Berita 1

SURABAYA, (suarajatimpost.com) - Tim yang berasal dari Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan (Bidang KPP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar supervisi reklamasi ke Pantai Mombhul di Desa Sidogedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Kamis (4/4/2019).

Tim terdiri atas tujuh orang, dipimpin oleh Slamet Budiono selaku Kepala Bidang KPP DKP Pemprov Jatim. Diantaranya Wahyu Widya, Eryono, Fatchur Rozzak, Arif Aria Hartanto, Sri Widodo dan Abdul Halim. Tim, ditambah dari unsur pemerintah kabupaten Gresik.

Ir Slamet Budiono menyampaikan, kedatangan tim ke tempat itu lantaran banyak masyarakat yang belum paham terkait Perda Nomor 1 Tahun 2018, terutama masyarakat Bawean, Gresik.

"Di pesisir Bawean itu ada pembangunan beberapa fasilitas Wisata Mombhul, seperti pembangunan tempat peristirahatan permanen, kemudian ada pembangunan lapangan volly dan sebagainya. Semua ini dilakukan oleh masyarakat dan Kepala Desa. Semua menyatakan tidak tahu aturan, makanya saya (bersama tim) datang kesitu," ujar Slamet ketika ditemui dikantornya, Kamis (11/4/2019).

Pada kesempatan yang sama, Ir Wahyu Widya selaku Kepala Seksi Pengelolahan Ruang Laut, Bidang KPP DKP Jawa Timur yang juga anggota supervisor menambahkan, supervisi yang dilakukan timnya, merupakan bagian dari upaya pengawasan sekaligus sosialisasi dan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang reklamasi pantai.

"Kemarin kita ke Bawean itu dalam rangka penertiban dan sosialisasi pelarangan kegiatan reklamasi di Pantai Mombhul," ujar Wahyu.

Supervisi kali ini adalah yang kedua, sebagai kelanjutan dari yang pernah dilakukan pada bulan September 2018 tahun lalu. Ketika pihaknya meninjau persiapan event internasional 'Sail to Indonesia' di Pulau Bawean.

Pada saat itu, DKP Pemerintah Provinsi Jawa Timur menemukan kegiatan reklamasi pantai di Desa Mombhul yang dianggap menyalahi aturan Peratura Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWPK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.

"Reklamasi itu tidak sesuai, karena arahannya zona perairan Mombhul adalah kawasan konservasi berdasarkan Perda 1 Tahun 2018," lanjutnya.

Pada supervisi I telah melakukan peringatan langsung kepada pengelolah wisata yang melakukan kegiatan reklamasi melalui surat teguran nomor 523/16537/120.4/2018 tertanggal 13 September 2018.

Dijelaskan Wahyu, teguran teguran atau peringatan merupakan bagian penegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 demi melindungi sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Menghindari kerusakan ekosistem perairan pesisir lebih lanjut agar tetap lestari.

"Konsep untuk pengembangan kegiatan wisata melalui pengembangan wisata berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dan pengelolahan ekosistem yang lestari," tandas Wahyu.

Dari supervisi yang digelar kedua kali ini, rupanya tim masih menemukan aktivitas reklamasi. Ada penambahan kegiatan reklamasi yang jelas menyalahi Perda 1 Tahun 2018. Pihak DKP Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun kembali menegur pengelolah wisata Pantai Mombhul, Bawean.

Dari hasil supervisi dibuat berita acara yang ditanda tangani baik DKP Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pengelolah wisata Mombhul yang isinya bahwa kegiatan tersebut melanggar arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan menghentikan kegiatan reklamasi di daerah itu.

Awalnya reklamasi tersebut untuk mencegah terjadinya abrasi serta meningkatkan potensi wisata daerah Bawean oleh masyarakat Mombhul yang memang sejauh ini belum benar-benar dioptimalkan. Pihak DKP pemerintah provinsi Jawa Timur tetap memandang adanya pelanggaran terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2018, sehingga kegiatan reklamasi tetap harus dihentikan.

Lain halnya, jika pengembangan wisata ditempat itu dilakukan tanpa adanya aktivitas reklamasi pantai, kemungkinan besar justru pemerintah akan memberikan dukungan sesuai konsep ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sebagai bukti aktivitas reklamasi yang dikerjakan pihak pengelolah wisata Pantai Mombhul merusak ekosistem laut, dikatakan Wahyu. Timnya mendapati luasan terumbu karang yang rusak. Selain itu, reklamasi juga berpotensi menyebabkan sedimentasi disekitarnya sehingga ada perubahan garis pantai secara perlahan.

"Perubahan garis pantai mengakibatkan, vegetasi berubah dan ekosistem berubah. Disitu kayaknya ada bekas terumbu karang yang mati. Meskipun menurut pengakuan mereka bahwa itu sudah lama terjadi, tetapi artinya kan disitu pernah ada terumbu karang," jelas Wahyu.

Bukan hanya reklamasi pantai yang mendapat sorotan dari DKP provinsi Jawa Timur. Pihaknya juga memberi catatan terhadap sejumlah bangunan permanen yang sengaja didirikan pengelolah Pantai Mombhul diatas bibir pantai.

"Reklamasi saja sudah salah, membangun sarana dan prasarana permanen itu juga salah. Seandainya dibangun bangunan semi permanen, semisal gasebo dari kayu atau jetti yang tonggak-tonggaknya dari kayu itu masih diperbolehkan, tapi tetap harus ijin ke Pemerintah Provinsi untuk penempatannya," bebernya.

Meski tegas, pihak DKP pemerintah provinsi Jawa Timur tetap mengedepankan upaya persuasif kepada pihak pengelolah wisata Pantai Mombhul. Berharap, dengan penuh kesadaran untuk segera menghentikan kegiatan reklamasi yang terlanjur dikerjakan.

Pemerintah juga meminta kepada pengelolah Pantai Mombhul agar segera melakukan prosedur perijinan ruang laut sesuai Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 dan merehabilitasi ekosistem Pesisir dengan menanami hutan bakau dan vegetasi pantai, serta memperbaiki kebijakan reklamasi yang telah dilakukan.

"Diharapkan dengan supervisi ini, masyarakat Mombhul bisa memahami dan memahami cara pengelolahan pesisir untuk kegiatan wisata yang berdasar pemberdayaan masyarakat dan kelestarian," tutupnya.

Reklamasi Pantai Mombhul merupakan bagian dari proyek wisata bahari yang dikerjakan oleh PT Bawean Mombhule Inci Wisata. Akibat reklamasi, pantai yang luasnya sekitar 3 hektare, kini makin meluas menjadi 5 hektare.

Reporter : Tarmuji
Editor : Ananda Putri
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Disporaparbud Probolinggo Gelar Talent Scouting

Komentar Anda