UniqMag
ad

DPRD Sumenep Minta Pelaksanaan Tender Proyek Harus Profesional

berita terkini
H. Joni Widarsono, Anggota Komisi III DPRD Sumenep
ad

SUMENEP, (suarajatimpost.com) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meminta pelaksanaan tender dilakukan secara profesional dan proporsional.

Pasalnya dalam waktu dekat, sejumlah proyek besar yang ada di Sumenep bakal digelar tender atau lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Itu dilakukan untuk pekerjaan yang dananya di atas Rp 200 juta. 

Anggota Komisi III DPRD Sumenep H. Joni Widarsono mengatakan bahwa akan banyak pengusaha yang akan mengikuti lelang guna mendapatkan jatah sejumlah proyek, baik berupa jalan, bangunan, saluran dan proyek lainnya.

H. Joni Widarsono meminta pelaksanaan tender dilakukan secara profesional dan proporsional. Tentunya, mengacu kepada peraturan yang berlaku. Sehingga, hasil dari pelaksanaan tender itu berkualitas dan kapabel. 

"Kami minta pelaksanaan tender tahun ini dilakukan secara fairplay dan profesional. Sehingga, semua pengusaha atau pihak ketiga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan proyek yang ada di Sumenep ini. Kesempatan itu tentu saja bisa diraih dengan cara kompetisi secara sehat," terangnya.

Pria yang sering disapa Wiwid itu menambahkan, jika dilakukan secara profesional hasilnya akan memuaskan sejumlah pihak dalam pelaksanaan tender ini.

"Ini yang menjadi harapan semua rekanan dan kami di gedung dewan," ucap politisi Gerindra ini. 

Sebab, sambung dia, dari hasil amatan yang dilakukan, pemenang tender hanya segelintir rekanan meski dengan bendera yang berbeda. 

"Nah, saat ini harus bisa mengakomodir rekanan yang dianggap memiliki kualitas dan secara peraturan tidak melanggar. Intinya, semua pihak ketiga punya peluang yang sama untuk mendapatkan proyek. Intinya, tender itu harus dilepas secara bebas tanpa intervensi dari pihak manapun," ucapnya.

Wiwid menegaskan, dalam pelaksanaan tender yang akan digelar itu hendaknya tidak ada main mata atau pengondisian dari pihak yang memiliki kepentingan, khususnya pemangku kebijakan. Sehingga, tidak ada kesan proyek tersebut dikondisikan ke salah satu rekanan. 

"Jangan sampai ada domonasi rekanan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ini harus menjadi perhatian sejumlah pihak. Saatnya Sumenep berbenah menuju pelayanan pengadaan yang professional dan fair," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pengawasan sejumlah elemen dalam proses pelaksanaan tender tersebut. Khususnya dalam memberikan pengawasan intensif kepada pokja-pokja yang menangani. 

"Kami hanya ingin yang betul-betul berhak bisa mendapakan, bukan karena intervensi dari manapun. Ini memang sudah menjadi atensi kami sejak masuk di Parlemen,"  pungkasnya.

Reporter : Hairul Arifin
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Terduga Pembunuhan Seorang Wanita Asal Nganjuk Oleh Oknum TNI, Ditangani Denpom Madiun
Berita Selanjutnya Wabup Mojokerto Ingatkan Penuhi 8 Tuntutan Smart ASN

Komentar Anda