UniqMag
ad

DPRD Tulungagung Prihatin Sistem Zonasi, Pemkab: Akan Kita Rapatkan

berita terkini
Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono
ad

TULUNGAGUNG, (suarajatimpost.com) – PPDB (Penerimaan peserta didik baru) dengan system zonasi memunculkan persoalan baru yang kompleks, tak terkecuali di Kabupaten Tulungagung yang tingkat pemerataan kualitas pendidikanya masih berbeda signifikan antara lembaga pendidikan perkotaan dengan pinggiran. 

DPRD Tulungagung prihatin atas kejadian tersebut, karena masyarakat pinggiran di Kabupaten Tulungagung menjadi sulit tersentuh dengan pendidikan yang berkualitas. 

Ketua DPRD Tulungagung Supriyono mengetakan, dengan system zonasi maka itu memunculkan persoalan baru bahkan pihaknya menyebut itu merupakan ketidakadilan dan menggebiri keadilan HAM bagi anak didik.

“Sesuai dengan keluhaan dari masyarakat, kami sangat prihatin dengan peraturan kementerian terkait sistem zona. Yang sangat fatal untuk masyarakat pinggiran. Ketidak adilan terjadi, HAM anak didik juga dilanggar,” terangnya. 

Ia menilai ketidakadilan terjadi karena fasilitas antara lembaga sekolah di wilayah pinggiran berbeda dengan wilayah perkotaan. 

“Karena fasilitas pendidikan dipinggiran berbeda dengan wilayah kota. Mereka siap tidak sekolah di kota, tapi fasilitas sekolah yang berada dipinggir harus di penuhi, karena mereka juga membayar pajak,” tegasnya.

Ia lebih setuju dengan system zonasi yang diterapkan pada tahun yang sebelumnya, dengan nilai tengah antara jalur zonasi dan prestasi. 

“Seharusnya zona 60 prestasi 40, atau sebaliknya,” terangnya. 

Salah satu kekurangan sistem zonasi yang diterapkan saat ini terletak bagi masyarakat pinggiran. Karena anak sulit menyentuh sekolah yang berada di luar zonanya apalagi beberapa kecamatan tidak memiliki sekolah negeri.

“Pemerataan untuk kualitasnya penting, tapi kita juga harus memikirkan fasilitasnya setara atau tidak, asal di kota dibatasi dengan konsisten pagu rombelnya,” jelasnya.

Supriyono menambahkan, sempat ada diskusi pribadi soal sistem zonasi dengan tokoh pendidikan, disebutnya jika dengan adanya sistem zonasi dikawatirkan akan mengurangi semangat kompetisi dalam memilih sekolah.

“Kemarin, ada tokoh pendidikan yang kemarin diskusi dikuatirkan semangat dan kompetisi anak didik berkurang. Misalnya, dia anak pinggiran mau bersekolah di sekolah yang berada di kota tapi karena terbatas sistem zonasi jadi tidak bisa sekolah, dikawatirkan semangatnya jadi pudar dan asal-asalan belajarnya,” terang ketua DPRD Tulungagung. 

Sementara itu, pihak Pemkab Tulungagung mengaku bahwa pihaknya sudah ada koordinasi dengan Pemprov terkait permasalahan tersebut. 

“Soal PPDB sudah dikumpulkan oleh ibu gubernur, segera dilakukan penyelesain di kabupaten kota di jatim terkait permasalahannya,” terang Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Maryoto menambahkan, pihaknya juga segera melakukan rapat dengan pihak terkait di Tulungagung untuk mengtasi permasalahan permasalahan PPDB dengan sistem zonasi.

“Karena kemarin rapat sudah sore selesai rapatnya, insya allah akan segera kita rapatkan,” paparnya.

Reporter : Latif Syaifudin
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Wabup Probolinggo Hadiri Halal Bihalal Kwarcab Gerakan Pramuka
Berita Selanjutnya Wabup Mojokerto Ingatkan Penuhi 8 Tuntutan Smart ASN

Komentar Anda