UniqMag
ad

Soal Sewa Hak Guna Bangunan, Pengelola Belga Mart Kembali Gugat Pemkab Tulungagung

berita terkini
Suasana Belga mart nampak sepi, minggu (23/6/2019) siang
ad

TULUNGAGUNG (Suarajatimpost.com) – HGB (Hak Guna Bangunan) sejumlah 36 ruko di Belga mart, masih menjadi tanda tanya pasalnya belum mendapat kejelasan statusnya. Terutama soal kepastian perpanjangan sewa atau perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak Belga mart dengan pihak Pemkab Tulungagung. 

Pihak belga mart, secara resmi melayangkan surat gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari kamis (21/6/2019). Gugatan yang dilayangkan dari pihak pada intinya meminta kejelasan hukum terkait persoalan yang terjadi.

Sebelumnya sewa yang lama dari pihak Belga telah berkahir pada tahun 2014 kemarin dengan status HGB, dengan lama kontrak 20 tahun. Namun, setelah akan dilakukan perpanjangan dengan durasi sewa selama 10 tahun tidak disepakati oleh Pemkab, karena Pemkab menginginkan durasi sewa selama 5 tahunan saja. 

Bahkan, pada upaya hukum yang sebelumnya pihak Belga mart telah mengajukan upaya hukum sampai tingkatan Mahkamah Agung namun pihak Belga mengalami kekalahan. 

Kuasa Hukum Belga Mart Tulungagung, Solehuddin memaparkan, pihaknya hanya meminta keadilan dan kepastian hukum.

“Kita ingin seprti yang lama HGB diatas HPL (Hak Penguasaan Lahan), KITA minta keadilan dan kepastian hukum dengan menggugat kembali,” ujarnya. 

Dengan dalih hak privelige, pihaknya menyatakan berhak untuk memperpanjang HGB diatas HPL. 

“Bahwa para penggugat mempunya hak privelige untuk memperpanjang hak guna bangunan diatas HPL,” terang Soleh.

Pihaknya menjelaskan jika pihak Pemkab sebelum masa perjanjian tahap pertama berakhir mengirim surat kepada para pengugat untuk memperpanjamg.  Namun, setelah persyaratan diserahkan,  ternyata Pemkab tidak mau memproses.

“Tetapi Pemkab malah mengirim surat dan somasi agar para penggugat mengurus Sewa. Inilah perbuatan melawan hukumnya timbul.  Karena bertentangan dengan UU KIP dan Perjanjian kerjasama,” ujar pengacara lulusan program doktoral UB Malang tersebut. 

Selain itu, gugatan dilakukan karena dari hasil putusan yang kemarin belum memutus pokok perkara.

“Eksepsinya yang diputuskan gugatan yang lama Eksepsinya tergugat 2 (BPN) yang diterima mas.  Sedang kan perkara pokoknya belum diputus (terkait perpanjangan nya belum diputus),” tukasnya.

Reporter : Latif Syaifudin
Editor : Mu'ezul Khoir
ad
Berita Sebelumnya Era Revolusi Industri 4.0, BPJS Gunakan Finger Print untuk Mempercepat Pelayanan
Berita Selanjutnya Wabup Mojokerto Ingatkan Penuhi 8 Tuntutan Smart ASN

Komentar Anda